Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Tujuan Pedoman Audit

Oleh   /   Minggu 22 Juli 2018  /   Tidak ada komentar

Manual audit sosial ini diharapkan sebagai salah satu alat audit sosial yang bisa membantu forum stakeholders memahami persoalan yang terjadi pada program-program pemerintah. Selain itu manual ini juga diharapkan bisa dijadikan tools untuk mengembangkan interaksi antara pelaksana program dengan penerima manfaat program.

keuanganLSM

Tujuan Pedoman Audit

Pedoman audit sosial ini sebagai panduan bagi para pelaku (stakeholders) program-program bantuan dan subsidi untuk melakukan audit sosial terhadap program-program bantuan sosial pemerintah, misalnya BOS di sektor pendidikan, pupuk bersubsidi di sektor pertanian dan Beras Miskin (Raskin) di sektor kesejahteraan sosial.Tujuan dari penyusunan manual ini adalah:

  • Sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit sosial yang melibatkan stakeholders dari beragam latar belakang.
  • Sebagai petunjuk teknis dalam mempersiapkan dan melaksanakan audit sosial terhadap penyelenggaraan program BOS, Pupuk Bersubsidi, dan Raskin.
  • Sebagai acuan dasar dalam menyusun pedoman dan petunjuk teknis audit sosial terhadap program-program bantuan yang sejenis.

Hasil yang Diharapkan

Manual audit sosial ini diharapkan sebagai salah satu alat audit sosial yang bisa membantu forum stakeholders memahami persoalan yang terjadi pada program-program pemerintah. Selain itu manual ini juga diharapkan bisa dijadikan tools untuk mengembangkan interaksi antara pelaksana program dengan penerima manfaat program, serta antar-pelaku program dan antar-penerima manfaat program.

Melalui interaksi ini diharapkan terjadi penguatan pemahaman bersama terhadap problematika program yang terjadi di tataran regulasi sampai implementasi di lapangan untuk kemudian secara bersama-sama merumuskan solusi yang ideal agar program-program bantuan dan subsidi bisa mencapai target yang direncanakan dan memberikan manfaat secara optimal kepada penerima manfaat.

Program Bantuan Sosial di Indonesia

Pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar dilaksanakan dengan penyediaan, penataan dan pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Nasional (SPSN). Ketiga pilar SPSN ditata dan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi mencakup:

  • pilar pertama adalah bantuan sosial atau jaring pengaman sosial;
  • pilar kedua adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
  • pilar ketiga adalah program jaminan komersial.

Jaminan sosial juga diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terakhir, jumlah penduduk miskin pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen). Jumlah itu turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebanyak 30,02 juta orang (12,49 persen).

Program bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin masih terbungkus rapi dengan aturan dan mekanisme berbelit-belit, yang memaksa masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan gratis justru merogoh saku mereka untuk melewati setiap tahapan administratif. Batasan kegunaan fasilitas pelayanan sosial pemerintah ikut menambah beban masyarakat ketika mereka harus mengeluarkan ongkos lebih banyak untuk menjangkau akses pelayanan yang murah bahkan gratis. Penentuan sasaran yang kurang tepat dan evaluasi yang lemah menyebabkan kebocoran distribusi menjadi tidak terpantau dengan baik dan tidak pula dicegah dengan baik. Secara prinsip konteks bantuan pemerintah bertujuan meringankan beban kelompok masyarakat miskin, dengan skema dimana pemerintah pusat dalam hal ini kementerian atau lembaga negara sebagai penanggungjawab program yang mengeluarkan kebijakan, aturan dan anggaran. Kementerian atau Lembaga Negara sebagai penanggung-jawab sebuah program bantuan sosial selalu melibatkan pihak pelaksana di lapangan. Pihak pelaksanan terdiri dari berbagai sektor dan pemerintah daerah yang melibatkan perangkat teknisnya. Pelaksana di daerah inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan distribusi sebuah program bantuan sosial pemerintah, seperti tergambar dalam skema berikut:

13a

Disarikan dari buku: Manual Audit Sosial Multi Stakeholder, Penulis: Ilham Cendekia Srimarga, Muchammad Fahazza, Widi Heriyanto, Hal: 10-13.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Karakteristik LSM

Selengkapnya →