Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Undang-Undang tentang Akuntan Publik: Perizinan Akuntan Publik

Oleh   /   Kamis 25 Juni 2015  /   Tidak ada komentar

Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.

Undang-Undang tentang Akuntan Publik: Perizinan Akuntan Publik

Undang-Undang tentang Akuntan Publik: Perizinan Akuntan Publik

Bagian Kesatu: Umum

Pasal 5:

  1. Izin menjadi akuntan publik diberikan oleh menteri.
  2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
  3. Apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir dan tidak memperoleh perpanjangan izin, yang bersangkutan tidak lagi menjadi akuntan Publik dan tidak dapat memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Kedua: Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik

Pasal 6:

  1. Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; b) berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c) berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; e) tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik; f) tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g) menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh menteri; dan h) tidak berada dalam pengampuan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga: Perizinan untuk Akuntan Publik Asing

Pasal 7

  1. Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.
  2. Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; c) tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai; akuntan publik di negara asalnya; d) tidak pernah dipidana; e) tidak berada dalam pengampuan; f) mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia; g) mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia; h) berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik; i) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia; dan j) ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing.
  3. Akuntan publik asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang-Undang ini.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri.

Bagian Keempat: Perpanjangan izin

Pasal 8

  1. Perpanjangan izin Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
  2. Untuk memperpanjang izin, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dengan persyaratan sebagai berikut: a) berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh Menteri; c) tidak berada dalam pengampuan; dan d) menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan.
  3. Akuntan publik harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berakhir.
  4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan perpanjangan izin hingga masa berlaku izin berakhir dengan dikenai sanksi administratif berupa denda.
  5. Menteri harus menerbitkan perpanjangan izin Akuntan Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah: a) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap; atau b) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sanksi administratif berupa denda telah dibayar bagi akuntan publik yang terlambat mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  6. Dalam hal Menteri tidak menerbitkan perpanjangan izin akuntan publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), izin akuntan publik dinyatakan telah diperpanjang.
  7. Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin setelah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengajukan permohonan izin baru dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2).
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima: Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin.

Pasal 9

  1. Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk sementara waktu.
  2. Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
  3. Jangka waktu penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama sampai berakhir masa berlakunya izin.
  4. Dalam masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu, Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu diatur dalam peraturan menteri.

Pasal 10

  1. Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik.
  2. Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
  3. Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan atas pengunduran diri.
  4. Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izin akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2).
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

  1. Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila: a) akuntan publik meninggal dunia; atau b) izin akuntan publik tidak diperpanjang.
  2. Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan: a) mengajukan permohonan pengunduran diri; b) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin; c) dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d) dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan undang-undang ini; e) berada dalam pengampuan; atau f) menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik.

Disarikan dari file: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Directive Principles of State Policy

Selengkapnya →