Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Upaya Hukum, Politik, dan Administrasi

Oleh   /   Senin 29 Mei 2017  /   Tidak ada komentar

Perkembangan norma hukum dalam dinamika kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara pada pokoknya dapat diawasi atau dikontrol melalui beberapa cara atau mekanisme.

Upaya Hukum, Politik, dan Administrasi

Perkembangan norma hukum dalam dinamika kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara pada pokoknya dapat diawasi atau dikontrol melalui beberapa cara atau mekanisme. Disini saya memperkenalkan adanya tiga cara untuk mengendalikan norma hukum, yaitu (i) upaya hukum, (ii) upaya politik, (iii) upaya administrasi.

Upaya hukum sudah biasa dikenal, yaitu merupakan upaya untuk membanding dan menilai kembali baik substansi ataupun prosedur penetapan suatu norma hukum melalui saluran pengadilan. Dalam kaitan ini, kita mengenal adanya upaya hukum biasa, yaitu upaya banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa, yaitu melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK).

Sebenarnya, selain melakukan upaya hukum melalui pengadilan, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya sesuatu norma hukum juga dapat melakukan upaya-upaya lain yang saya namakan upaya politik, upaya sosial, dan upaya administrasi.

Dalam hal norma yang hendak dibanding adalah produk pengaturan atau berupa peraturan perundang-undangan, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat juga melakukan pendekatan agar undang-undang ataupun peraturan-peraturan dimaksud diubah sehingga tidak lagi dipandang merugikan. Upaya politik semacam ini dapat kita sebut sebagai legislative review dan administrative review atau executive review, bukan judicial review[1].

Legislative review  merupakan upaya politik dengan maksud mempengaruhi lembaga legislatif sebagai lembaga pemegang kewenangan membentuk dan mengubah undang-undang dan pemerintah yang juga berwenang mengambil prakarsa pembentukan ataupun perubahan suatu undang-undang. Apabila kedua lembaga ini, yaitu DPR dan Presiden dapat dipengaruhi, maka sudah tentu proses legislative review  berhasil melakukan perubahan atas norma hukum yang dipandang merugikan.

Hal yang sama juga dapat dilakukan apabila norma hukum pengaturan yang hendak dibanding itu adalah berupa peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang. Ketidakpuasan terhadap peraturan perundang-undangan dapat disalurkan melalui upaya hukum pengujian atau judicial review langsung ke MA sesuai dengan ketentuan pasal 24A Ayat (1) UUD 1945.

Akan tetapi, sebelum atau selain mekanisme judicial review itu, tetap tersedia mekanisme untuk mengajukan usul dan saran kepada aparatur pelaksana undang-undang atau regulator yang menetapkan peraturan dimaksud dengan cara mengubah atau memperbaiki peraturan tersebut sehingga dapat dianggap adil.

Upaya ini saya namakan sebagai upaya politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi policy atau kebijakan kenegaraan atau pemerintahan yang tertuang dalam peraturan tersebut.

Dalam hal norma hukum yang bersangkutan dituangkan dalam bentuk penetapan yang bersifat penetapan yang bersifat administratif (beschikking), pendekatan yang dilakukan tentu saja dapat pula bersifat administratif.

Misalnya, jika suatu keputusan mengandung hal-hal yang salah, maka upaya perbaikan keputusan itu dapat saja dilakukan di luar pengadilan ataupun di luar pendekatan politik. Ini dapat kita sebut sebagai upaya administrasi. Upaya administratif ini dapat kita namakan sebagai executive review, sehingga tidak perlu menempuh jalur hukum melalui pengadilan tata usaha  (PTUN).

Dapat pula terjadi produk peraturan, seperti Peraturan Daerah, ditentukan oleh UU tentang Pemerintahan Daerah dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintah. Jika suatu peraturan daerah dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang bersangkutan tidak puas, maka Pemerintahan Daerah tersebut dapat mengajukan gugatan perlawanan langsung ke MA.

Dengan adanya mekanisme ini, maka proses pembatalan suatu Peraturan Daerah dapat ditempuh melalui dua cara atau pendekatan, yaitu (i) diajukan oleh Pemerintah untuk diuji dan dibatalkan oleh MA sesuai dengan ketentuan pasal 24A Ayat (1) UUD 1945;, atau (ii) dibatalkan dulu oleh Pemerintah baru diperkarakan di MA sesuai dengan ketentuan UU tentang Pemerintahan Daerah. Cara pertama disebut judicial review, sedangkan yang kedua saya namakan executive review.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshidddiqie, S.H., Halaman: 39-41.

[1] Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konpres, Jakarta, 2006, hal 6-8.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Sesudah MK Terbentuk

Selengkapnya →