Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita Media  >  Artikel saat ini

Usaha Mikro Subsisten Diusulkan Bebas Pajak

Oleh   /   Jumat 20 Juli 2012  /   1 Komentar

Kementerian Koperasi dan UKM berupaya pelaku usaha mikro subsisten dibebaskan dari beban pajak yang pada tahun ini diagendakan diberlakukan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

keuangan LSM

Kondisi riil lapangan yang dihadapi pelaku usaha mikro dinilai mempersulit pendapatan mereka.

Sumber: depkop, Kamis, 15 Maret 2012.

JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM berupaya pelaku usaha mikro subsisten dibebaskan dari beban pajak yang pada tahun ini diagendakan diberlakukan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Pariaman Sinaga menjelaskan pengusaha mikro subsisten tersebut adalah pebisnis yang tidak mendapatkan laba sesuai dengan usaha yang dijalankan.

“Contohnya pedagang sayur-mayur dengan modal usaha Rp200.000. Melalui perjuangan sepanjang hari, nilai penjualannya hanya mencapai sekitar Rp230.000,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta kemarin.

Usaha seperti itu, katanya, seolah-olah meraih keuntungan besar, tetapi kenyataannya justru merugi karena tidak pernah memperhitungkan upah tenaga kerja yang terlibat yaitu mempekerjakan diri sendiri.

Saat ini, menurut Pariaman, justru usaha seperti itu yang berkembang di sektor usaha mikro. Kondisi itu mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperjuangkan usaha mikro subsisten bebas dari pajak yang direncanakan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Dia menjelaskan semangat berkoordinasi di antara kementerian terkait, sekaligus ingin melihat fakta lapangan bahwa pengenaan pajak sebaiknya hanya diberlakukan bagi dunia usaha yang memang pantas dikenakan pajak.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah sebenarnya sepakat tentang klasifikasi UMKM berdasarkan UU No. 20/2008 tentang UMKM. UU tersebut juga merangkum kriteria seluruh usaha, sehingga pada saat membicarakan pajak semestinya tetap mempertimbangkan payung hukum tersebut.

Dalam analisis sementara yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM kepada Kementerian Keuangan, kondisi riil lapangan yang dihadapi pelaku usaha mikro dinilai mempersulit pendapatan mereka.

    Cetak       Email

1 Comment

  1. Kino Sebayang berkata:

    Kepada yth,
    Komunitas keuanganlsm

    Mohon bantuan informasi mengenai program pendidikan, kesehatan dan mikro ekonomi untuk suku terasing (komunitas masyarakat asli/masih tinggal di kawasan atau sekitar hutan).
    Terima kasih.

    Salam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →