Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Utang, Korupsi, dan Akses Pendidikan Dasar

Oleh   /   Kamis 21 Februari 2019  /   Tidak ada komentar

Substansi WOA-EFA sederhana saja, yakni mengingatkan kepada publik dan pemerintah mengenai masih adanya masalah dalam akses pendidikan dasar, terutama bagi kaum miskin.

Utang, Korupsi, dan Akses Pendidikan Dasar

Utang, Korupsi, dan Akses Pendidikan Dasar

Sejak 2003, setiap bulan April, di Indonesia diselenggarakan sepekan aksi (week of action/WOA). Kegiatan yang mengikuti 40 negara lain di dunia ini dimaksudkan untuk kampanye menyukseskan program “Pendidikan untuk Semua” (Education for All/EFA). Tahun ini, WOA-EFA berlangsung 19-25 April 2004.

Sesuai tujuannya, WOA-EFA seharusnya diselenggarakan pemerintah. Kenyataannya, hingga kini banyak birokrat pendidikan, termasuk kepala dinas, tidak tahu WOA-EFA, apalagi menyelenggarakannya. WOA-EFA justru dikenal oleh para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Center for the Betterment of Education (CBE), sebuah LSM pendidikan di Jakarta, termasuk salah satu motor pelaksanaan WOA-EFA sejak 2003; mendapat dukungan dari Oxfam GB serta UNESCO, bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional. Media massa pun hanya sedikit yang mengetahui sehingga sedikit pula liputan mengenai WOA-EFA.

Substansi WOA-EFA sederhana saja, yakni mengingatkan kepada publik dan pemerintah mengenai masih adanya masalah dalam akses pendidikan dasar, terutama bagi kaum miskin. Banyak kaum miskin di negara berkembang, terlebih kaum perempuan, belum memperoleh akses pendidikan dasar karena berbagai tambahan, baik ekonomis, politis, maupun budaya.

Berbagai kegiatan WOA-EFA, baik dialog pendidikan, talkshow di radio dan televisi, atau berbagai lomba untuk pelajar semuanya dimaksudkan untuk mengunggah kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah terhambatnya akses pendidikan dasar. Dari sana diharapkan masyarakat menjadi sadar (aware) dan peduli masalah akses pendidikan dasar.

Dampak Krisis Ekonomi?

Masalah akses dalam pendidikan dasar di Indonesia kian buruk terutama setelah mengalami krisis ekonomi sejak 1997, karena semakin banyak orang jatuh miskin. Jangankan untuk bersekolah, untuk makan pun susah. Di lain pihak, pemerintah tidak peduli pada masyarakatnya yang jatuh miskin agar tetap bisa bersekolah. Target pemerintah agar program wajib belajar Sembilan tahun tuntas tahun 2004 pun tertunda.

Tidak diketahui kapan wajib belajar Sembilan tahun akan tuntas, mengingat para pejabat negara maupun politisi sibuk dengan diri sendiri, tidak sempat memikirkan kepentingan masyarakat, meski mengklaim sebagai penyelamat bangsa.

Namun, kurang tepat bila menjadikan krisis ekonomi sebagai biang kebobrokan. Yang tepat, krisis hanya membuka kedok atas ketidakberesan manajemen pemerintahan Orde Baru. Sebab kasus BLBI, utang luar negeri yang menggunung mental korup, dan project oriented terjadi pada masa itu. Rezim sekarang sebetulnya tinggal memikul beban, melanjutkan mental korup, dan proyeknya saja.

Akar Masalah

Para pejabat negara dan politisi selalu memberikan apologi bahwa kondisi buruk ini sebagai akibat krisis ekonomi hingga negara jatuh miskin, tidak punya uang untuk menaikkan anggaran pendidikan. Kebanyakan warga percaya apologi itu. Tetapi, menurut penulis, akar masalah bukan pada “kemiskinan” negara secara ekonomis, tetapi kemiskinan jiwa pemimpinnya; sehingga memberi beban utang menggunung (lebih dari Rp 2.000 triliun), mental korup, dan proyek. Akibatnya, rezim mana pun yang berkuasa akan tetap diwarisi beban nyaur utang, mental korup, dan project oriented (segala sesuatu dijadikan bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi hanya membuat proyek). Mental proyek itulah yang melahirkan inefisiensi dalam penggunaan dana negara.

Utang (luar negeri) menjadi masalah utama terhambatnya akses pendidikan dasar, mengingat sejak tahun 2000 negara harus membayar bunga dan cicilan utang rata-rata Rp 40 triliun per tahun. Bahkan, pada tahun 2004, untuk membayar bunga dan cicilan utang mencapai Rp 80 triliun. Padahal, utang luar negeri itu tak jelas penggunaannya, kecuali bocor dan banyak yang kembali ke negara-negara donor. Seandainya negara tidak harus bayar bunga dan cicilan utang, uang sebesar itu pasti dapat dipakai untuk menggratiskan pendidikan bagi semua warga dari TK-PT.

Demikian pula korupsi dan inefisiensi penggunaan dana negara, setiap tahun mencapai triliunan rupiah, termasuk korupsi di Departemen Pendidikan Nasional sendiri, seperti sering dibaca dari laporan BPK setiap tahun. Korupsi itu dalam arti penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan, termasuk untuk membeli jabatan gubernur atau bupati/walikota (money politic). Sedangkan inefisiensi dalam arti penggunaan dana yang sia-sia. Contohnya, kebutuhan lokal untuk SMPN baru cukup tiga lokal, tetapi dibangun Sembilan lokal karena juklak untuk SMPN baru minimal tipe C atau Sembilan lokal. Ini bukan kasuistik karena terjadi di di banyak tempat. Atau memberi bantuan komputer, alat musik, dan alat lain, tetapi tidak digunakan oleh sekolah karena tidak fungsional. Ini juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan yang hanya mendasarkan juklak dan bukan kebutuhan itu disebabkan mental proyek. Bila membangun Sembilan lokal itu perlu dana besar, besar pula dana yang bisa didapat oleh kontraktor dan dikorup pejabat, dibandingkan dengan membangun tiga lokal meski yang diperlukan hanya tiga lokal. Demikian pula membeli ribuan komputer, menghasilkan rabat besar bagi birokrat pendidikan dibandingkan dengan membeli dalam paket kecil, tidak peduli apakah komputer akan fungsional atau tidak di sekolah itu.

Bagi warga Jakarta, kalau ingin menyaksikan contoh inefisiensi penggunaan dana pendidikan itu datanglah ke SMPN Untung Jawa, Kepulauan Seribu, hanya 30 menit naik perahu dari Jakarta. Total murid SMPN itu hanya 130 orang, tetapi tersedia Sembilan ruang kelas, 15 komputer, dan dua mesin faksimile. Otomatis ada enam lokal yang mubazir. Demikian pula komputernya jarang dipakai karena kebutuhan pelajar di sana bukan keterampilan komputer, tetapi keterampilan menangkap ikan tanpa merusak lingkungan. Untuk apa komputer, kecuali mendidik mereka jadi urban ke Jakarta?

Stop Utang Luar Negeri

Berdasar pemaparan itu, jelas akar masalah terhambatnya akses pendidikan dasar bagi semua warga adalah menggunungnya utang luar negeri, mental korup, dan mental proyek. Mengingat akar masalahnya jelas, jalan keluarnya juga jelas, yaitu stop utang luar negeri, berhenti korupsi, termasuk jual beli jabatan, dan hilangkan mental proyek. Para konglomerat yang ngemplang uang negara boleh dibebaskan, tetapi mereka harus mengembalikan uang yang dikemplang itu untuk membiayai pendidikan.

Pendidikan tetap akan berjalan baik dan negeri ini tidak akan bangkrut hanya karena tidak berutang ke luar negeri. Masalahnya, bila utang luar negeri distop, para pejabat tidak bisa leluasa korupsi dan uang negara donor tidak tersalurkan ke negara miskin sehingga mereka tidak punya pekerjaan.

Sebagai gambaran tidak pentingnya utang luar negeri, lihat pinjaman dari Bank Dunia sebesar 95,4 juta dollar AS (Rp. 963,2 miliar) untuk pengembangan dan peningkatan kualitas SMP di Jawa Timur dan NTT, pinjaman 104 juta dollar AS untuk peningkatan kualitas dan cakupan SMP di Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, dan pinjaman 97,8 juta dollar AS untuk peningkatan kualitas SMP di Daerah Istimewa Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung hanya untuk (dua diantaranya) penyediaan 53.520 kursi sekolah dan beasiswa 32.600 murid (The World Bank, Indonesia Project Brief, 2003).

Bila dilihat besaran dana dan deskripsi penggunannya yang tidak esensial, sebetulnya pemerintah tidak perlu utang ke Bank Dunia. Semua dana dapat dicukupi APBN dan APBD asalkan dana itu tidak dikorup, digunakan secara efisien dan efektif, serta tidak habis untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk apa utang bila hanya untuk dikorupsi? Bukankah utang ke Bank Dunia untuk pendidikan justru akan membawa pendidikan bangsa kian terpuruk, baik sekarang maupun di masa datang? Karena itu, berhentilah utang ke luar negeri dan kembangkan kedermawanan sosial dari dalam negeri.

Bila kita membaca laporan keuangan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK), jelas potensi penggalian dana dari bangsa sendiri amat besar. Penulis membuktikan itu. Melalui SMS aja bisa mencarikan beasiswa untuk beberapa murid tidak mampu. Dasarnya adalah kepercayaan (trust). Tetapi, itulah yang tidak ada pada pemerintah kita. Maka, yang perlu dibangun oleh pemerintah sekarang adalah menumbuhkan kepercayaan melalui perwujudan pemerintah yang bersih, tanggung gugat, dan peduli pada warganya. Tanpa itu semua, sulit memperoleh kepercayaan.

Disarikan dari buku: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan (LSM disebut sebagai Organisasi Non Pemerintah (ornop), Penerbit: Kompas, Hal: 149-154.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Hal-hal yang Dibutuhkan OMS-OMS

Selengkapnya →