Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Wacana Impeachment

Oleh   /   Senin 21 Maret 2016  /   Tidak ada komentar

Wacana ini segera menjadi panggung besar bagi para pemain politik. Berbagai jurus manuver mulai dipersiapkan. Ada pemain yang mulai bicara terang-terangan.

Wancana Impectment

Wancana Impectment

Belum setahun usia pemerintahan SBY-JK. Namun wacana impeachment atau pemecatan presiden sudah mulai merebak. Wacana ini segera menjadi panggung besar bagi para pemain politik. Berbagai jurus manuver mulai dipersiapkan. Ada pemain yang mulai bicara terang-terangan. Ada yang baru mengendap-ngendap memprovokasi kondisi. Ada pula yang masih wait and see, membaca perkembangan.

Namun semua siap menerkam presiden ketika situasi sudah matang. Awalnya isu itu dipopulerkan oleh sekelompok politisi dan purnawirawan yang kecewa dengan perundingan RI-GAM soal Aceh. Belum reda kasus Aceh, kini isu impeachment kembali diusung untuk kasus BBM. Pemicunya adalah surat Mahkamah Konstitusi. Secara terbuka, mahkamah Konstitusi mengoreksi basis hukum yang dijadikan perpres untuk menaikan harga BBM.

Prinsip menyesuaikan harga BBM kepada mekanisme pasar yang ada pada UU No 22 tahun 2001 tentang Migas sudah dicabut melalui Judicial Review. Koreksi Mahkamah Konstitusi awalnya hal yang biasa dan datar saja. Namun surat itu segera “digoreng” dan “dibelokkan” oleh para pemain politik seolah sudah terjadi pelanggaran konstitusi dalam kenaikan harga BBM.

Gelombang baru penolakan kenaikan BBM segera mendapatkan obat doping. Sekelompok mahasiswa dan kaum muda mendatangi Mahkamah Agung meminta pembatalan Pepres yang menaikan harga BBM. Segera pula beredar undangan buka puasa bersama di sepanjang jalan Istana Negara untuk menolak BBM pada tanggal 20 Oktober 2005. Apa target wacana impeachment? Motivasi tentu beragam. Hubungan presiden dan wapres ingin diganggu oleh isu impeachment itu.

Seolah wapres akan mendapatkan keuntungan jika presiden dipecat. Otomatis wapres menjadi presiden seperti Habibie menggantikan Soeharto atau Megawati menggantikan Gus Dur. Namun jika impeachment menimpa presiden dan wakil presiden sekaligus, yang diuntungkan adalah pasangan calon presiden lain. Berdasarkan konstitusi yang sudah diamandemen, MPR akhirnya akan memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden lain yang memiliki dukungan terbanyak pada pemilu lalu.

Kaum demokrat mempunyai sikap yang berbeda terhadap impeachment. Sekeras apapun kemarahannya atas situasi saat ini, sejauh tidak ada pelanggaran hukum yang ekstrem dari presiden, seorang demokrat sabar menunggu siklus pergantian pimpinan lima tahun sekali. Sebuah negeri akan ambruk jika terlalu mudah mengganti-ganti pimpinan nasional di tengah jalan.

Jika kecewa dengan kondisi saat ini, para demokrat tentu dibolehkan bahkan diwajibkan melakukan kontrol dan oposisi atas presiden. Namun oposisi itu dibatasi pada tuntutan perubahan kebijakan atau kementerian saja. Wacana impeachment terlalu mahal ongkos politiknya.

Disarikan dari buku: Para Politisi dan Lagunya, Penulis: Deny J.A, Hal: 17-18.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Pelaporan Keuangan Harus Mampu Menyediakan Informasi

Selengkapnya →