Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Oleh   /   Senin 11 April 2016  /   Tidak ada komentar

Pemeriksaan pengkap (PL) harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak atau sesuai dengan instruksi direktur pemeriksaan.

  1. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak1

    Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

    Pemeriksaan pengkap (PL) harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak atau sesuai dengan instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan hanya paling lama 6 (enam) bulan.

  2. Pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut hanya dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  3. Pemeriksaan sederhana kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) minggu.

Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan sederhana terdapat indikasi adanya transaksi transfer pricing maka lingkup pemeriksaannya dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan, karena perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan jangka waktu pemeriksaannya dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.

Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya, yaitu dalam hal.

  1.  SPT tahunan, wajib pajak orang pribadi atau badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan.
  2. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.

Untuk, melakukan perluasan pemeriksaan tersebut, pemeriksa terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasan pemeriksa. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar jangan sampai ada kewenangan yang ditambah-tambah. Perluasan pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan surat perintah pemeriksaan pajak yang baru, untuk setiap tahun pajak yang diperiksa.

Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak dengan hasil pemeriksaan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak.

Wajib pajak berhak untuk menyampaikan sanggahan atau tanggapan secara tertulis kepada pemeriksa pajak, setelah diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan sanggahan atau tanggapan wajib pajak tersebut, pemeriksa pajak akan mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir (closing conference) atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

Closing conference ini penting untuk diselenggarakan, karena wajib pajak diberi kesempatan untuk menanyakan segala sesuatu, melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemeriksa pajak dan mengadu argumentasi, misalnya.

  • meminta penjelasan tentang dasar-dasar dilakukannya koreksi fiskal oleh pemeriksa;
  • sumber data atau dokumen yang digunakan oleh pemeriksa;
  • menyampaikan sanggahan atau bantahan terhadap hasil pemeriksaan;
  • menyampaikan bukti-bukti pendukung atau memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Pada waktu dilakukan closing conference, wajib pajak dapat didampingi oleh konsultan pajak atau kantor akuntan yang melakukan audit terhadap laporan keuangan wajib pajak untuk tahun yang bersangkutan. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat, wajib pajak berhak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan keberatan atau banding pada proses berikutnya setelah pemeriksaan selesai.

Dengan demikian, laporan pemeriksaan pajak yang dihasilkan dari setiap pemeriksaan pajak yang telah selesai dilakukan menjadi sah apabila dilengkapi dengan.

  • lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dan berita acara persetujuan hasil pemeriksaan, dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh koreksi fiskal yang dilakukan dalam pemeriksaan;
  • berita acara hasil pemeriksaan, dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya koreksi fiskal dalam hasil pemeriksaan;
  • berita acara tidak memberikan tanggapan atau berita acara ketidakhadiran wajib pajak, dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak hadir pada waktu dilakukan closing conference.

Disarikan dari buku: Pemeriksaan Pajak di Indonesia, Penulis: Hanantha Bwoga, Yoseph Agus, Tony Marsyahrul, Hal: 12-15.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

SDM sebagai Gerbang Terakhir

Selengkapnya →